jump to navigation

WANTED (episode 1) : Kepala Sekolah 17 Juli 2008

Posted by rijono in Opini Pendidikan.
Tags: ,
trackback

DICARI KEPALA SEKOLAH

VERSI PERMENDIKNAS NO. 13 TAHUN 2007

DEPDIKNAS mengeluarkan lagi kebijakan yang baru. Kali ini tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Permendiknas yang baru adalah dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat (5) PP 19/2005. Apa saja yang diatur dalam Permendiknas tersebut?

STANDAR KEPSEK BARU

Ada dua hal pokok yang diatur dalam Permendiknas No. 13/2007 ini, yakni kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional. Kualifikasi kepala sekolah/madrasah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus.

Sesungguhnya Permendiknas ini menegaskan kembali apa yang sudah ditetapkan dalam PP 19/2005, sehingga terkesan tidak ada yang “baru”. Barangkali yang baru, adalah penegasan perlunya kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik, dan sertifikat kepala sekolah yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kualifikasi umum kepala sekolah secara ringkas sebagai berikut.

  1. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau D-IV Kependidikan

  2. Umur maksimal 56 tahun saat diangkat

  3. Memiliki pengalaman mengajar 5 tahun pada jenjang sekolah masing-masing, kecuali untuk RA/TK cukup 3 tahun

  4. Bagi PNS berpangkat serendah-rendahnya IIIc, dan bagi non-PNS disetarakan dengan ketentuan yayasan/lembaga.

Sedangkan kualifikasi khusus kepala sekolah pada intinya sebagai berikut.

  1. Berstatus sebagai guru pada jenjang sekolah masing-masing

  2. Memiliki sertifikasi pendidik sebagai guru pada jenjang sekolah masing-masing

  3. Memiliki sertifikat kepala sekolah sesuai dengan jenjang sekolah masing-masing yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

KOMPETENSI KEPSEK

Ada 5 dimensi kompetensi kepala sekolah/madrasah yang diatur dalam Permendiknas tersebut, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.

Secara lengkap kompetensi-kompetensi Kepala Sekolah/ Madrasah tersebut adalah sebagai berikut :

DIMENSI-DIMENSI KOMPETENSI KEPSEK

1. DIMENSI KOMPETENSI KEPRIBADIAN

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, menjadi teladan akhlak

Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin

Memiliki keinginan kuat dalam pengembangan diri sebagai kepsek

Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan di sekolah

Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan

2. DIMENSI KOMPETENSI MANAJERIAL

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan

Mengembangkan organisasi sekolah sesuai kebutuhan

Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya secara optimal

Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yg efektif

Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran

Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan SDM secara optimal

Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal

Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar dan pembiayaan sekolah/madrasah

Mengelola peserta didik dalam rangka PSB, penempatan dan pengembangan kapasitas siswa

Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai arah dan tujuan diknas

Mengelola keuangan sekolah sesuai prinsip akuntansi, transparan dan efisien

Mengelola ketatausahaanb sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah

Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan siswa

Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan

Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen

Melakukan monev dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjutnya

3. DIMENSI KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah

Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yg efektif

Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala

Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar siswa

4. DIMENSI KOMPETENSI SUPERVISI

4.1.

4.2.

4.3.

Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru

Melaksanakan supervisi akademik dengan menggunakan pendekatan & teknik supervisi yg tepat

Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesi-onalisme guru

5. DIMENSI KOMPETENSI SOSIAL

5.1.

5.2.

5.3.

Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah

Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain

Sumber : Permendiknas No. 13 Tahun 2007 (diolah kembali)

Dimensi-dimensi kompetensi guru ini pernah dikemukakan pada tahun 2004-2005 yang lalu, namun belum ditetapkan sebagai peraturan seperti sekarang. Dengan demikian dapat dikatakan ada langkah maju dari Depdiknas dalam menentukan standar kepala sekolah/ madrasah sebagaimana yang diajukan oleh BSNP ini.

ADAKAH GURU MEMENUHI STANDAR?

Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau persyaratan umum kualifikasi kepsek, tentu banyak yang memenuhi syarat. Syarat khusus pertama (sebagai guru pada satuan pendidikan yang sesuai), pasti akan bisa dipenuhi. Namun syarat khusus kedua (memiliki sertifikat pendidik), mungkin 10 – 15 tahun ke depan mudah dipenuhi, ketika semua guru sudah disertifikasi. Lalu untuk apa persyaratan ini ditetapkan saat ini, dimana jumlah guru yang disertifikasi masih sangat sedikit.

Syarat ketiga (memiliki sertifikat kepala sekolah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah), duuuh … apa-apaan lagi ini? Lembaga apa yang dimaksud? Sudah adakah lembaganya? Atau masih akan dibentuk? Mau sentralisasi lagi kah? Kalau ya, sampai kapan lagi guru-guru harus menunggu agar dapat mengikuti seleksi dan sertifikasi calon kepsek ini? Berapa biayanya? Siapa sajakah yang boleh ikut sertifikasi kepsek? Guru yang diseleksi daerah? Bagaimana prosedur seleksinya? Siapa asesornya atau yang melaksanakan seleksi? Dan puluhan pertanyaan barangkali masih bisa diajukan lagi disini.

Yang jelas, cara bagaimana menentukan atau menyeleksi guru yang memenuhi syarat kualifikasi umum dan khusus, serta memiliki 36 kompetensi harus ditetapkan lebih dulu serta instrumen apa yang dipergunakan. Tanpa itu semua, maka akan ngawur semua. Karena setiap orang atau daerah bisa menginterpretasikan sendiri sesuai dengan kepentingannya. Kalau sudah demikian, untuk apa standar kepsek tersebut ditetapkan?

Jangan-jangan hanya manusia setengah dewa yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, yaitu guru keturunan Dewa Betara Guru.

KEKABURAN PROSEDUR

Peraturan Mendiknas No. 13 Tahun 2007 ini nampaknya hanya mengatur standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, tanpa mengatur prosedur atau tata cara pemilihan kepala sekolah. Tidak adanya prosedur atau tata cara pemilihan kepala sekolah ini dalam Permendiknas ini, saya bayangkan betapa akan beragamnya cara pemerintah daerah atau dinas pendidikan dalam memilih dan mengangkat kepala sekolah.

Setiap daerah akan membuat peraturan sendiri tentang cara pemilihan dan pengangkatan kepala sekolah.

Apakah keputusan Mendiknas No. 162/U/2003 masih tetap berlaku dan akan digunakan dalam pemilihan dan pengangkatan kepala sekolah? Berikut ini isi Keputusan Mendiknas RI No. 162/U/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, yang berkaitan dengan seleksi calon kepsek.

Pasal 5 : Seleksi calon kepala sekolah

  1. Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagi kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah.

  2. Seleksi meliputi :

  1. Tahap I : seleksi administratif

  2. Tahap II : tes tertulis dan paparan makalah.

  1. Seleksi calon kepala sekolah dilakukan oleh dinas sesuai dengan kewenangannya.

  2. Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.

  3. Penetapan kelulusan calon kepala sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian seleksi tahap II.

  4. Pedoman seleksi calon kepala sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Dalam Lampiran Kepmendiknas No. 162 /U/2003 tentang Pedoman Seleksi Calon Kepala Sekolah, disebutkan bahwa seleksi calon kepala sekolah terdiri dari dua tahapan yang merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan dan terus diikuti oleh semua calon kepala sekolah.

A. SELEKSI TAHAP I

Seleksi tahap pertama dilakukan untuk meneliti kelengkapan administrasi berupa :

  1. Surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani.

  2. Daftar riwayat hidup

  3. Surat keterangan aktif mengajar dan/atau membimbing

  4. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) dua tahun terakhir

  5. Ijazah yang dipersyaratkan

  6. Makalah atau karya tulis yang berkaitan dengan:

  1. Pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien

  2. Kurikulum sekolah yang akan dipimpinnya

  3. Perkembangan IPTEK

  4. Kreativitas dan Inovasi dalam memajukan sekolah

  5. Manajemen berbasis sekolah

  6. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan/atau pusat pembudayaan

Selain kelengkapan administrasi tersebut di atas, calon kepala sekolah dapat menyertakan bukti prestasi seperti :

1. Menjadi guru teladan/berprestasi

2. Menjadi guru inti atau instruktur peningkatan mutu guru, menjadi ketua musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) atau sejenis

3. Berhasil memimpin suatu unit kerja atau pernah / sedang menjadi wakil kepala sekolah

B. SELEKSI TAHAP II

    1. Tes tertulis :

a. Potensi akademik

b. Kepemimpinan yang meliputi integritas, kepribadian, perilaku dan hubungan sosial

c. Kecerdasan emosi

    1. Paparan Makalah

Apakah prosedur seleksi versi Kepmendiknas No. 162/U/2003 ini masih berlaku? Mengingat dalam Permendiknas No. 13/2007 tidak disebutkan bahwa Kepmendikas yang lama sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Kalau Kepmendiknas masih berlaku, ada persyaratan khusus dalam Kepmendiknas yang tidak sesuai dengan PP 19/2005 atau Permendiknas 13/2007. Kok jadi berbelit-belit begini ya? Benarkah ini usulan BSNP yang anggotanya para pakar pendidikan kita?

PENUTUP

Mungkin saya terlalu awal mengomentari Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah ini. Saya percaya Depdiknas tidak lama lagi akan mengeluarkan peraturan-peraturan lain berkaitan dengan pelaksanaan Permendiknas tersebut. Seperti POS, SK Dirjen PMPTK, atau Permendiknas lagi. Sedikit-sedikit peraturan. Sedikit-sedikit peraturan. Lho, mengeluarkan peraturan saja kok sedikit-sedikit? Kok seperti Isa Marshanda yang ada di Republik Mimpi ya? Wassalam!

Samarinda, 20 Mei 2007

About these ads

Komentar»

1. Syamsul A. zarnuji - 14 Oktober 2008

Pak Nanang senang ketemu blog Bapak. Mohon ijin saya masukkan di blogroll saya pak.

trims

2. Mega - 24 Oktober 2008

Syarat ketiga (memiliki sertifikat kepala sekolah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah), duuuh … apa-apaan lagi ini? Lembaga apa yang dimaksud? Sudah adakah lembaganya? Atau masih akan dibentuk? Mau sentralisasi lagi kah? Kalau ya, sampai kapan lagi guru-guru harus menunggu agar dapat mengikuti seleksi dan sertifikasi calon kepsek ini?
Saya juga bingung … padahal sertifikasi guru saja masih dalam proses. sementara usia sudah 50 ke atas…. Hebat ya pendidikan di Indonesia ?

3. Tri Raharjo, S.Pd. MM - 17 Desember 2008

Assalamuallaikum warahmatullah hiwabarokatuh,
Yth, bapak rijono, mungkin penyampaian saya ini termasuk kadaluwarsa, tapi bolehlah kiranya uraian saya ini merupakan sedikit uneg-uneg dari saya.
berbicara tentang regulasi khususnya tentang pemberdayaan kepala sekolah sebenarnya regulasi tersebut (kepmen/permen) merupakan aturan yang sudah standar dan harapannya dengan regulasi tersebut sistem berjalan sesuai harapan dan lebih lanjut pendidikan berjalan mengarah pada kualitas. he.he. tetapi mungkin bukan menjadi rahasia umum, kalo bicara kepmen 162 atau permen 13, kok kayaknya cuman sekedar regulasi yang sekedar seremonial aja, masalahnya yang terjadi dalam pemberdayaan di lapangan ya keliatannya yang terakomodir di penjenjangan kepala sekolah hanya orang-orang tertentu yang semua lepas radi rel aturan tersebut.
saya kira p. rijono ndak usah membantah deh, la wong saya tahu persis kog irama dinas samarinda dalam pemberdayaan kepala sekolah periode kemarin. sudahlah, ndak usah muluk-muluk bicara regulasi, regulasi khan cuma dibuat topeng saja. gimana pendidikan samarinda bisa maju kalau sistem yang terbangun masih amburadul.
maaf nih p.rijono, cuci dulu otak pemegang kebijakan pemberdayaan kepsek, supaya bisa berpikir konsep pengembangan pendidikan sesuai subtansinya, supaya roh regulasi bisa terpancar sesuai roh aslinya.

4. heru - 5 Januari 2009

Ikut urun rembug aja pak riyono…..
Saya optimis….
Karena saya juga kepala sekolah yang telah melaksanakan tugas tambahan hampir 4 tahun…. Pembatasan jabatan dan pola seleksi yang telah diatur oleh pemerintah Pusat / Mendiknas atau peraturan yang lebih tinggi ; amat bagus. Terlebih ada godwill dari pemerintah kabupaten / kota yang membreakdownnya. Yang pasti di lapangan akan muncul ” keberhasilan2″ lokal di tingkat sekolah yang akan mendongkrak mutu pendidikan. Saya merasa malu apabila ” output —outcomes ” yang telah kami putuskan bersama tidak dapat terpenuhi selama masa jabatan saya. Bukan agar diperpanjang satu periode lagi , tetapi lebih pada beban psikologis. Kepala sekolah yang menyadari akan masa jabatan hanya 4 tahun atau 8 tahun tentu tidak akan “semena-mena ” atau seenaknya . Terlebih sekarang harus disyukuri juga . Di jawa banyak Kepala sekolah yang sudah menjadi guru dan tetap bekerja secara optimal. Kapan daerah lain menyusul ?

5. ismi - 20 Juli 2009

Makasih infonya, Pak. Boleh kan saya kopi info tersebut? Saya belum begitu paham regulasi di tempat kita sendiri. salam kenal. Matur nuwun.

6. rahmad chumasin - 8 Oktober 2009

batas jadiu kepala sekolah itu sebenarnya berapa tahun ya, Pak ?

7. siti saroh - 27 Januari 2010

Maaf pak Nanang saya mau bertanya, apakah ada peraturan yang baku, tentang bagaimana tata cara pemilihan staf di sekolah ? Bagaimana syarat dan kriteria menjadi staf sekolah,Bagaimana tata cara pemilihannya ? Apakah dipilih melalui forum atau dipilih langsung oleh kepala sekolah ? Menurut kami pemilihan wakil kepsek bolehlah dipilih melalui forum.Sedabgkan pemilihan staf adalah kewenangan kepala sekolah, karena staf membantu kepala sekolah dalam kelancaran kegiatabn sekolah ? Maaf saya mohon saran dari Bapak. Karena kami kurang memahami tentang hal ini.Mohon bantuannya pak,agar kami tidak mengalami kekecewaan, karena semua demi kelancaran kegiatan sekolah, Terimakasih atas bantuannya pak

8. AGUS AS - 5 Februari 2010

Sehubungan sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang pengangkatan kepala sekolah sehingga Kepmendiknas No. 162/U/2003 berarti tetap berlaku. Namun yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana selanjtnya tentang karier seorang kepala sekolah setalah habis masa jabatannya.

9. pri net - 8 April 2010

meskipun mekanisme pengangkatan kepala sekolah diatur dalam kepmendiknas atau semacamnya, banyak juga didaerah yang megangkanginya dengan mengangkat kepala sekolah dengan sistem lompat pagar. guru SD diangkat jadi Kepala TK, tenttunya kepala SD ini tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk menjabat sebagai kepala TK karena tidak memiliki basic pendidikan dalam pendidikan Taman Kanak – kanak (TK).

10. azka - 28 Juli 2010

sayang sekali pak rijono, tdk semua menerapkan permendiknas tersebut terutama di kemenag kabupaten di kaltim, masih kental nuansa nepotismenya dalam pemilihan kepala madrasah..

11. Budisastro - 4 Oktober 2010

sebenarnya kepmen 162 tahun 2003 masih berlaku untuk mendampingi permen 13/2007
lembaga yang dimaksud adalah LPMP. MAsalahnya ketika ada seleksi cakep, berkas titipan dari sana-sini sudah pada numpuk, jadi seleksi hanya seremoni saja

12. smp nasa - 1 Mei 2011

yang jadi pertanyaan adalah siapakah yg berhak menegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundangan tsb? sudahkah ditindak bagi pelanggarnya? mengapa blm ada 1 pun kasusnya yg di ptun-kan?kemana inspektorat/bawasda?

13. Mas Abaz - 10 Februari 2012

Masa jabatan kepala sekolah sedikit banyak berimbas pada pemikiran siswa sebagai calon pemimpin bangsa. Siswa beranggapan bila kelak jadi seorang pemimpin ingin sama dgn kepala sekolah yang tidak mau diganti sampai tua, kita lihat dibeberapa pucuk pimpinan politik misal presiden, bupati, gubernur dan lainnya banyak yg merasa tidak legowo/dendam pd orang yg menggantinya. salah satu sebabnya adalah rasa tak ingin diganti tertanam dibenak siswa sejak dia sekolah mulai TK sampai SLTA…. tolong jangan korbankan generasi penerus demi ambisi jabatan kepala sekolah yg tak mau dibatasi masa jabatannya.


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: