Nanang Rijono

DICARI PENGAWAS SEKOLAH

VERSI PERMENDIKNAS NO. 12 TAHUN 2007

TERNYATA pengawas sekolah pun ada standarnya. Tidak setiap guru bisa menjadi pengawas. Buktinya, Depdiknas mengeluarkan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2007 Tanggal 26 Maret 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Tidak main-main! Karena dalam konsiderannya dikatakan bahwa peraturan ini merupakan pelaksanaan Pasal 39 ayat (3) PP No. 19 Tahun 2005. Dengan demikian untuk dapat diangkat menjadi pengawas sekolah/ madrasah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas yang berlaku secara nasional tersebut. Standar pengawas ini meliputi kualifikasi dan kompetensi.

KUALIFIKASI PENGAWAS

Untuk menjadi Pengawas, ada enam kualifikasi yang wajib dipenuhi seseorang guru atau kepala sekolah, yaitu sebagai berikut :

TABEL 1: KUALIFIKASI PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

KUALIFIKASI	JENIS PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH
	TK /RA	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	SMK/MAK
1. Pendidikan	S1/D-IV Kependidikan		S2 Kependidikan dengan berbasis S1 dalam rumpun mata pelajaran
2. Sertifikat Pendidik	Sertifikat Guru TK/RA + 8 th masa kerja sbg guru atau 4 th sbg kepsek	Sertifikat Guru SD/MI + 8 th masa kerja sbg guru atau 4 th sbg kepsek	Sertifikat Guru SMP/MTS + 8 th masa kerja sbg guru atau 4 th sbg kepsek	Sertifikat Guru SMA/MA + 8 th masa kerja sbg guru atau 4 th sbg kepsek	Sertifikat Guru SMK/MAK + 8 th masa kerja sbg guru atau 4 th sbg kepsek
3. Pangkat	Minimal Penata / III-c
4. Usia	Maksimal 50 th saat diangkat
5. Kompetensi Sbg Pengawas	Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui Uji Kompetensi dan/atau Diklat Fungsional Pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah
6. Lulus Seleksi	Lulus Seleksi Pengawas Satuan Pendidikan

Sumber : Permendiknas No. 12/2007 (diolah kembali dalam tabel)

Dari keenam komponen kualifikasi pengawas yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 12/2007 ini, komponen pangkat dan usia, serta masa kerja mungkin tidak terlalu bermasalah. Para guru banyak yang sudah memenuhinya. Namun demikian untuk komponen pendidikan mungkin masih menyisakan masalah. Pada tingkat TK/RA, belum banyak guru yang berkualifikasi pendidikan Sarjana (S1) dan/atau D-IV. Sebagian besar guru TK/RA masih berpendidikan SLTA atau D2-PGTK. Oleh karena itu calon pengawas dari guru TK/RA – apalagi yang berstatus PNS – masih sangat sedikit yang memenuhi syarat pendidikan S1 ini.

Pada tingkat SD/MI, jumlah guru yang sudah berkualifikasi S1 juga masih sedikit, diperkirakan hanya sekitar sepertiga yang sudah berijazah S1. Sisanya masih berpendidikan SLTA atau D2-PGSD.

Pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, pengawas harus memiliki kualifikasi akademik magister (S2) Kependidikan dengan S1 berbasis pada rumpun mata pelajaran pada satuan pendidikan. Jumlah guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang memenuhi syarat S2 Kependidikan jelas relatif sedikit. Apalagi di daerah kabupaten di Kaltim Jika hanya dipersyaratkan S2 umum (MM, M.Si, M.Hum, MAP, dll.) mungkin jumlahnya bisa sedikit lebih banyak. Namun secara keseluruhan jumlah guru yang berkualifikasi S2 kependidikan jumlahnya masih terbatas. Dengan demikian persyaratan pendidikan bagi pengawas ini menjadi salah satu kendala pengadaan pengawas dalam waktu cepat.

Demikian pula dengan syarat kedua, guru atau kepala sekolah harus memiliki sertifikat pendidik. Syarat ini mungkin 10 tahun kemudian baru bisa diberlakukan secara efektif, ketika guru-guru kita sudah disertifikasi semua. Tetapi, ya tidak apa-apalah Depdiknas menetapkan syarat kepemilikan sertifikasi pendidik ini bagi pengawas. Maksudnya, agar guru yang profesional, kompeten, dan bermutu saja yang “melamar” menjadi pengawas. Maksudnya, agar guru yang “bermasalah”, trouble-maker, yang juga masih perlu “diawasi” tidak “dimutasi” sebagai pengawas.

Sedangkan pemilikan kompetensi sebagai pengawas melalui uji kompetensi atau diklat, saya yakin pemerintah sudah mempersiapkan – sebagaimana yang berlaku saat ini. Tinggal pemerintah mau menyiapkan dana atau tidak untuk kepentingan tersebut. Termasuk dana untuk seleksi calon pengawas sekolah.

KOMPETENSI PENGAWAS

Di samping seseorang yang berminat menjadi pengawas harus memenuhi kualifikasi tersebut di atas, ia juga dipersyaratkan memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang ditetapkan dalam Permendiknas ini. Ada enam dimensi kompetensi pengawas yang harus dimiliki, yaitu : kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan dan kompetensi sosial sesuai dengan jenjang sekolah/ madrasah masing-masing.

Secara rinci komponen-komponen kompetensi pengawas sekolah/madrasah tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 2: DIMENSI KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

1. DIMENSI KOMPETENSI KEPRIBADIAN
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.	Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas sekolah Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah pribadi dan tugas jabatan Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru dalam pendidikan & IPTEKS Menumbuhkan motivasi kerja pada diri sendiri dan stake-holder pendidikan
2. DIMENSI KOMPETENSI SUPERVISI MANAJERIAL
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.	Menguasai metode, teknik, dan prinsip supervisi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan & program pendidikan di sekolah Menyusun metode kerja & instrumen untuk melaksanakan TUPOKSI pengawasan di sekolah Menyusun hasil laporan pengawasan & menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan Membina kepsek dalam pengelolaan & administrasi berdasarkan MPMBS Membina kepsek & guru dalam melaksanakan BK di sekolah Mendorong guru dan kepsek merefleksikan hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok di sekolah Membantu pelaksanaan SNP dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepsek dalam melaksanakan akreditasi sekolah
3. DIMENSI KOMPETENSI SUPERVISI AKADEMIK
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.	Memahami konsep, prinsip, teori dasar dan karakteristik dan kecenderungan perkembangan *) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan *) Membimbing guru dalam menyusun silabus *) berlandaskan SI dan SK & KD dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/ bimbingan yang dapat mengembangkan potensi siswa *) Membimbing guru dalam menyusun RPP *) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, lab, lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa *) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan *) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan *)
4. DIMENSI KOMPETENSI EVALUASI PENDIDIKAN
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.	Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan di sekolah Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek penilaian dalam pembelajaran/bimbingan *) Menilai kepala sekolah dan staf dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan *) Memantau pelaksanakan pembelajaran/bimbingan dan menganalisisnys untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan *) Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan *) Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah/guru/staf sekolah
5. DIMENSI KOMPETENSI PENELITIAN PENGEMBANGAN
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.	Menguasai berbagai pendekatan, jenis, metode penelitian pendidikan Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti untuk tugas pengawasan atau karir Menyusun proposal penelitian pendidikan (kualitatif atau kuantitatif) Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah/perumusan kebijakan Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan (kualitatif atau kuantitatif) Menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan/kepengawasan untuk peningkatan mutu Menyusun pedoman, panduan, buku, modul untuk melaksanakan tugas kepengawasan Memberikan bimbingan kepada guru tentang perencanaan dan pelaksanaan PTK
6. DIMENSI KOMPETENSI SOSIAL
6.1. 6.2.	Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas sekolah

Sumber : Permendiknas No. 12/2007 (diringkas dan diolah kembali dalam tabel)

Catatan : *) tiap bidang pengembangan di TK/RA, tiap mata pelajaran di SD/MI, atau tiap rumpun mata

pelajaran di SMP/MTS atau SMA/MA dan SMK/MAK

PENUTUP

Permendiknas no. 12/2007 ini hanya menetapkan standar kompetensi pengawas sekolah/ madrasah, yaitu kualifikasi dan kompetensi yang harus dipenuhi oleh pengawas secara nasional. Namun sama sekali tidak mengatur tentang proses seleksi atau hal-hal teknis. Misalnya bagaimana cara menilai kompetensi, siapa yang berwenang, apa instrumen yang digunakan, lembaga apa yang berwenang dalam uji kompetensi atau diklat fungsional, dll. Mungkin akan dituangkan dalam pedoman operasi standar (POS) atau peraturan Dirjen PMPTK, atau mungkin Permendiknas lagi – setelah BSNP memberikan draftnya.

Walaupun Permendiknas No. 12/2007 ini masih belum operasional, namun niat baik untuk meningkatkan kualitas pengawas dan kepengawasan sungguh sangat dihargai. Melalui peningkatan kualitas pengawas ini, diharapkan pembinaan kepada sekolah-sekolah (kepsek, guru dan staf) akan semakin baik, dan penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjang pendidikan juga akan semakin baik. Sehingga “citra buruk” kepada pengawas yang ada selama ini, misalnya pengawas dianggap tidak kompeten dan profesional, suka mencari-cari kesalahan, hanya mengurusi administrasi, meminta-minta sesuatu, dll. bisa dihapuskan.

Namun ada sedikit kekhawatiran saya, dengan diberlakukannya Permendiknas ini, jangan-jangan tidak ada guru yang mau “melamar” menjadi pengawas sekolah – karena persyaratannya begitu berat gitu lhoh! Di samping itu tugas pokok dan fungsinya begitu banyak. Apakah pemda menyediakan dana operasional (misalnya untuk transportasi) yang memadai untuk pelaksanaan supervisi pengawas ke sekolah-sekolah yang begitu menyebar dan banyak itu? Apakah tunjangan-tunjangan profesi pendidik yang dijanjikan dalam UU Guru dan Dosen sudah dapat diterima?

Wallahu’alam Bish Shawab.Hanyar pian nang kawa manjawab.

Samarinda, 21 Mei 2007