jump to navigation

WANTED (episode 2) : Pengawas Sekolah 17 Juli 2008

Posted by rijono in Opini Pendidikan.
Tags: ,
trackback

DICARI PENGAWAS SEKOLAH

VERSI PERMENDIKNAS NO. 12 TAHUN 2007

TERNYATA pengawas sekolah pun ada standarnya. Tidak setiap guru bisa menjadi pengawas. Buktinya, Depdiknas mengeluarkan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2007 Tanggal 26 Maret 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Tidak main-main! Karena dalam konsiderannya dikatakan bahwa peraturan ini merupakan pelaksanaan Pasal 39 ayat (3) PP No. 19 Tahun 2005. Dengan demikian untuk dapat diangkat menjadi pengawas sekolah/ madrasah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas yang berlaku secara nasional tersebut. Standar pengawas ini meliputi kualifikasi dan kompetensi.

KUALIFIKASI PENGAWAS

Untuk menjadi Pengawas, ada enam kualifikasi yang wajib dipenuhi seseorang guru atau kepala sekolah, yaitu sebagai berikut :

TABEL 1: KUALIFIKASI PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

KUALIFIKASI

JENIS PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

TK /RA

SD/MI

SMP/MTS

SMA/MA

SMK/MAK

1. Pendidikan

S1/D-IV Kependidikan

S2 Kependidikan

dengan berbasis S1 dalam rumpun mata pelajaran

2. Sertifikat

Pendidik

Sertifikat Guru TK/RA + 8 th masa kerja sbg guru atau 4 th sbg kepsek

Sertifikat Guru SD/MI + 8 th masa kerja sbg guru atau 4 th sbg kepsek

Sertifikat Guru SMP/MTS + 8 th masa kerja sbg guru atau 4 th sbg kepsek

Sertifikat Guru SMA/MA + 8 th masa kerja sbg guru atau 4 th sbg kepsek

Sertifikat Guru SMK/MAK + 8 th masa kerja sbg guru atau 4 th sbg kepsek

3. Pangkat

Minimal Penata / III-c

4. Usia

Maksimal 50 th saat diangkat

5. Kompetensi

Sbg Pengawas

Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui

Uji Kompetensi dan/atau Diklat Fungsional Pengawas

pada lembaga yang ditetapkan pemerintah

6. Lulus Seleksi

Lulus Seleksi Pengawas Satuan Pendidikan

Sumber : Permendiknas No. 12/2007 (diolah kembali dalam tabel)

Dari keenam komponen kualifikasi pengawas yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 12/2007 ini, komponen pangkat dan usia, serta masa kerja mungkin tidak terlalu bermasalah. Para guru banyak yang sudah memenuhinya. Namun demikian untuk komponen pendidikan mungkin masih menyisakan masalah. Pada tingkat TK/RA, belum banyak guru yang berkualifikasi pendidikan Sarjana (S1) dan/atau D-IV. Sebagian besar guru TK/RA masih berpendidikan SLTA atau D2-PGTK. Oleh karena itu calon pengawas dari guru TK/RA – apalagi yang berstatus PNS – masih sangat sedikit yang memenuhi syarat pendidikan S1 ini.

Pada tingkat SD/MI, jumlah guru yang sudah berkualifikasi S1 juga masih sedikit, diperkirakan hanya sekitar sepertiga yang sudah berijazah S1. Sisanya masih berpendidikan SLTA atau D2-PGSD.

Pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, pengawas harus memiliki kualifikasi akademik magister (S2) Kependidikan dengan S1 berbasis pada rumpun mata pelajaran pada satuan pendidikan. Jumlah guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang memenuhi syarat S2 Kependidikan jelas relatif sedikit. Apalagi di daerah kabupaten di Kaltim Jika hanya dipersyaratkan S2 umum (MM, M.Si, M.Hum, MAP, dll.) mungkin jumlahnya bisa sedikit lebih banyak. Namun secara keseluruhan jumlah guru yang berkualifikasi S2 kependidikan jumlahnya masih terbatas. Dengan demikian persyaratan pendidikan bagi pengawas ini menjadi salah satu kendala pengadaan pengawas dalam waktu cepat.

Demikian pula dengan syarat kedua, guru atau kepala sekolah harus memiliki sertifikat pendidik. Syarat ini mungkin 10 tahun kemudian baru bisa diberlakukan secara efektif, ketika guru-guru kita sudah disertifikasi semua. Tetapi, ya tidak apa-apalah Depdiknas menetapkan syarat kepemilikan sertifikasi pendidik ini bagi pengawas. Maksudnya, agar guru yang profesional, kompeten, dan bermutu saja yang “melamar” menjadi pengawas. Maksudnya, agar guru yang “bermasalah”, trouble-maker, yang juga masih perlu “diawasi” tidak “dimutasi” sebagai pengawas.

Sedangkan pemilikan kompetensi sebagai pengawas melalui uji kompetensi atau diklat, saya yakin pemerintah sudah mempersiapkan – sebagaimana yang berlaku saat ini. Tinggal pemerintah mau menyiapkan dana atau tidak untuk kepentingan tersebut. Termasuk dana untuk seleksi calon pengawas sekolah.

KOMPETENSI PENGAWAS

Di samping seseorang yang berminat menjadi pengawas harus memenuhi kualifikasi tersebut di atas, ia juga dipersyaratkan memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang ditetapkan dalam Permendiknas ini. Ada enam dimensi kompetensi pengawas yang harus dimiliki, yaitu : kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan dan kompetensi sosial sesuai dengan jenjang sekolah/ madrasah masing-masing.

Secara rinci komponen-komponen kompetensi pengawas sekolah/madrasah tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 2: DIMENSI KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

1. DIMENSI KOMPETENSI KEPRIBADIAN

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas sekolah

Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah pribadi dan tugas jabatan

Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru dalam pendidikan & IPTEKS

Menumbuhkan motivasi kerja pada diri sendiri dan stake-holder pendidikan

2. DIMENSI KOMPETENSI SUPERVISI MANAJERIAL

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Menguasai metode, teknik, dan prinsip supervisi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah

Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan & program pendidikan di sekolah

Menyusun metode kerja & instrumen untuk melaksanakan TUPOKSI pengawasan di sekolah

Menyusun hasil laporan pengawasan & menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan

Membina kepsek dalam pengelolaan & administrasi berdasarkan MPMBS

Membina kepsek & guru dalam melaksanakan BK di sekolah

Mendorong guru dan kepsek merefleksikan hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok di sekolah

Membantu pelaksanaan SNP dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepsek dalam melaksanakan akreditasi sekolah

3. DIMENSI KOMPETENSI SUPERVISI AKADEMIK

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Memahami konsep, prinsip, teori dasar dan karakteristik dan kecenderungan perkembangan *)

Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan *)

Membimbing guru dalam menyusun silabus *) berlandaskan SI dan SK & KD dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP

Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/ bimbingan yang dapat mengembangkan potensi siswa *)

Membimbing guru dalam menyusun RPP *)

Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, lab, lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa *)

Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan *)

Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan *)

4. DIMENSI KOMPETENSI EVALUASI PENDIDIKAN

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan di sekolah

Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek penilaian dalam pembelajaran/bimbingan *)

Menilai kepala sekolah dan staf dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan *)

Memantau pelaksanakan pembelajaran/bimbingan dan menganalisisnys untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan *)

Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan *)

Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah/guru/staf sekolah

5. DIMENSI KOMPETENSI PENELITIAN PENGEMBANGAN

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Menguasai berbagai pendekatan, jenis, metode penelitian pendidikan

Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti untuk tugas pengawasan atau karir

Menyusun proposal penelitian pendidikan (kualitatif atau kuantitatif)

Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah/perumusan kebijakan

Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan (kualitatif atau kuantitatif)

Menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan/kepengawasan untuk peningkatan mutu

Menyusun pedoman, panduan, buku, modul untuk melaksanakan tugas kepengawasan

Memberikan bimbingan kepada guru tentang perencanaan dan pelaksanaan PTK

6. DIMENSI KOMPETENSI SOSIAL

6.1.

6.2.

Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri

Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas sekolah

Sumber : Permendiknas No. 12/2007 (diringkas dan diolah kembali dalam tabel)

Catatan : *) tiap bidang pengembangan di TK/RA, tiap mata pelajaran di SD/MI, atau tiap rumpun mata

pelajaran di SMP/MTS atau SMA/MA dan SMK/MAK

PENUTUP

Permendiknas no. 12/2007 ini hanya menetapkan standar kompetensi pengawas sekolah/ madrasah, yaitu kualifikasi dan kompetensi yang harus dipenuhi oleh pengawas secara nasional. Namun sama sekali tidak mengatur tentang proses seleksi atau hal-hal teknis. Misalnya bagaimana cara menilai kompetensi, siapa yang berwenang, apa instrumen yang digunakan, lembaga apa yang berwenang dalam uji kompetensi atau diklat fungsional, dll. Mungkin akan dituangkan dalam pedoman operasi standar (POS) atau peraturan Dirjen PMPTK, atau mungkin Permendiknas lagi – setelah BSNP memberikan draftnya.

Walaupun Permendiknas No. 12/2007 ini masih belum operasional, namun niat baik untuk meningkatkan kualitas pengawas dan kepengawasan sungguh sangat dihargai. Melalui peningkatan kualitas pengawas ini, diharapkan pembinaan kepada sekolah-sekolah (kepsek, guru dan staf) akan semakin baik, dan penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjang pendidikan juga akan semakin baik. Sehingga “citra buruk” kepada pengawas yang ada selama ini, misalnya pengawas dianggap tidak kompeten dan profesional, suka mencari-cari kesalahan, hanya mengurusi administrasi, meminta-minta sesuatu, dll. bisa dihapuskan.

Namun ada sedikit kekhawatiran saya, dengan diberlakukannya Permendiknas ini, jangan-jangan tidak ada guru yang mau “melamar” menjadi pengawas sekolah – karena persyaratannya begitu berat gitu lhoh! Di samping itu tugas pokok dan fungsinya begitu banyak. Apakah pemda menyediakan dana operasional (misalnya untuk transportasi) yang memadai untuk pelaksanaan supervisi pengawas ke sekolah-sekolah yang begitu menyebar dan banyak itu? Apakah tunjangan-tunjangan profesi pendidik yang dijanjikan dalam UU Guru dan Dosen sudah dapat diterima?

Wallahu’alam Bish Shawab.Hanyar pian nang kawa manjawab.

Samarinda, 21 Mei 2007

About these ads

Komentar»

1. Asbel - 6 Agustus 2008

Bila mengacu pada permendiknas nomor Permendiknas No. 12/2007 itu, memang jabatan pengawas sekolah itu sebenarnya adalah jabatan bergengsi. Namun karena peraturan di negeri ini tidak konsisten dan konsekwen, maka fakta di kab/kota di Indonesia, jabatan pengawas itu justru jabatan marginal. Sebab, dengan pemberlakuan otda selama 10 tahun terakhir ini, mengangkat pejabat struktural maupun fungsional “pengawas”, dasarnya adalah kekuasaan. Juga ada landasan hukum tentang itu.
Akibatnya, pengawas-pengawa sekolah itu merupakan lowongan buangan. Bila fakta ini diragukan, silakan telusuri. Thank’s.

2. budi - 8 Oktober 2008

thanks artikelnya..

3. Syn Susilawati - 10 Oktober 2008

ass…wr..wb….Terimakasih Pak Nanang atas uraian tentang pengawas, jabatan yang bergengsi, namun sayang rekan-rekan guru kurang begitu tertarik untuk mencalonkan diri termasuk saya, saya lebih suka dengan jabatan seorang guru…… yang sekarang mulai banyak peminatnya. Moga bisa menjadi guru yang baik dan bijaksana. Salam….

4. H.M. Amin Syam - 19 Januari 2009

Saya berminat jadi pengawas, dan sekarang saya sudah memiliki 3 kualifikasi dari 5 yang disyaratkan. Pertanyaan saya, apaka pada tingkat provinsi masih diperlukan pengawas sekolah. Kalau saya cermati PP 38 tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah khususnya pendidikan, pengawas sekolah masih diperlukan namum persi daerah kelihatannya masih ragu, karena yang memiliki sekolah hanya daerah tingkat 2 (kota/Kab). mohon penjelasannya.

5. didin - 22 Februari 2009

Memang sampai saat ini jabatan pengawas baru sampai pada jabatan yang terapung apaung, bagaimana mungking pengawas bergengsi jika kompetensinya rendah serta belum disertifikasi pula

6. Sutono - 27 Februari 2009

Alangkah bagusnya jika pembekalan pengawas benar-benar terwujud.
Sertifikasi apakah dimulai dari pengawas yang telah S2 yang berbasis pada rumpunnya? Bagaimana nasib mereka yang telah memiliki S2 namun bukan pada rumpunnya?.
Untuk menjadi pengawas yang profesional tentu memahami dan menerapkan 6 dimensi kompetensi serta membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan temuan-temuan di lapangan untuk dapat dipecahkan bersama pada rapat rutin yang dipimpin koordinator pengawas.
Pengawas senantiasa haus akan informasi dan diupayakan mampu mencarinya di dunia maya yang luar biasa aneka ragam materinya.
Tunjukkan kinerja Pengawas yang optimal sehingga dapat memajukan dunia pendidikan khususnya sekolah yang menjadi binaannya, semoga! Memang aku suruh nulis email yang valid bagaimana caranya? Email stonebio@rocketmail.com ini masih aktif!!!!!!!!!!!?????????????

7. Zurain - 20 April 2009

Baru baru ini saya mendengar akan diangkat pengawas untuk mata pelajaran. apakah bapak pernah tahu tentang ini?.
Menurut saya, MGMP harus di kelola oleh pengawas sekolah atau pengawas mata pelajaran jika memang ada. karena, sering kegiatan MGMP terbentur oleh will Kepsek akhirnya guru mlempem. padahal MGMP bisa menjadi wadah untuk memulai gerakan kesetaraan pendidikan (Education Equality). ya gitu deh..

8. RINTO - 4 Mei 2009

Bagaimana yach kalo pengawas TK/SD yang ada masih SPG, Sedangkan guru aja udah harus S1 apa lagi Pengawas sekolah. Saya heran Kepala sekolah yang masih SPG atau belum D2 harus jadi guru biasa. Mengapa pengawas yang masih SPG ngak turun jadi guru aja.

9. Lies - 18 Desember 2009

Dilihat dari kompetensi yang harus dilimiliki pengawas berbeda dengan guru tau kepala sekolah. Oleh karena itu, saya yakin seluruh pengawas yang ada di Indonesia terus meningkatkan 6 kompetensi yang dimilikinya. Hal tersebut tentunya dengan tugas pengawas yang berat dalam menciptakan dan meningkatkan mutu pendidikan dengan menjalin mitra baik itu dengan guru ataupun kepala sekolah. Saya rasa, kita tidak bisa mengecilkan peran seseorang yang tugasnya begitu berat, dan harus kita akui bersama. Setiap kab/kota mengangkat pengawas dari prestasi dan hasil seleksi yang terjamin, hal tersebut kita rasakan setelah keluarnya Permendiknas No. 12/2007 tsb. Trims

10. Mahmud Yunus - 7 Januari 2010

Saya bermaksud meningkatkan karir saya di Pengawas, saya teleh mengikuti pendidikan S 2 dan usia saya kini telah 55 tahun masa kerja saya sekitar 30 tahun yakni th 1980 saya diangkat jadi guru dan sampai saat ini saya menjabat sebagai kepala sekolah telah 12 tahun berjalan, saya kecewa ketika ada peraturan usia yang membatasi menjadi pengawas yakni 50 tahun, ketika saya mencoba mencari peluang ke Dosen disana ada aturan yang lebih memprioritaskan dari struktural bukan dari guru (fungsional ), saya bingung atau lebih baik pensiun saja ? ataukah ada solusi yang lain ?

11. heli syafruddin - 12 Mei 2010

Saya ingin meningkatkan karir di Pengawas, saya berpendidikan S 2 dan usia saya kini telah 48 tahun masa kerja sekitar 24 tahun, tapi saya kecewa dengan kondisi yang ada di dinas pendidikan tempat saya bekerja,ataukah bapak ada saran untuk saya ?

12. Moh. Asrofi - 9 September 2010

Uraian tentang kompetensi pengawas tersebut atas interpretasi permendiknas no 12 tahun 2007, atau memang berdasarkan lampiran peraturan tersebut. mohon lampiran permendiknas no. 12 thn 2007 tentang kompetensi pengawas


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: