jump to navigation

Sertifikasi Guru bagi Non-PNS : Serius atau Main-Main? 23 Januari 2008

Posted by rijono in Opini Pendidikan.
Tags: , , , ,
trackback

 

PEMERINTAH (DEPDIKNAS) telah menunjukkan niat baik dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Pasalnya, guru tetap non-PNS mendapat jatah lumayan besar dari kuota guru yang akan disertifikasi, yakni sekitar 25%. Di Kaltim, dari kuota guru yang akan disertifikasi tahun 2007 sebanyak 2.543 orang, dialokasikan 543 orang untuk guru non-PNS alias guru sekolah swasta. Sedangkan yang 2000 orang adalah jatah untuk guru PNS.

Pemberian jatah (kuota) bagi guru non-PNS ini di satu sisi sangat menggembirakan bagi guru di sekolah-sekolah swasta, karena mereka merasa pemerintah memberikan perhatian yang sama kepada nasib guru swasta. Namun sekaligus menimbulkan kecemburuan bagi guru-guru PNS. Apa pasalnya? Karena guru-guru non-PNS umumnya masih memiliki masa kerja lebih sedikit dan relatif masih muda, kok sudah bisa ikut sertifikasi. Sementara itu guru PNS, masih harus antri, menunggu giliran untuk bisa masuk daftar panjang (long list) peringkat guru yang memenuhi persyaratan untuk disertifikikasi – sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman penentuan calon peserta sertifikasi.

 

Untuk diketahui, Depdiknas menentukan kriteria penentuan guru calon peserta sertifikasi tahun 2007. Secara umum, sesuai dengan Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, guru yang direkrut untuk sertifikasi minimal berpendidikan S1. Adapun kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan calon peserta sertifikasi utamanya adalah masa kerja, umur, pangkat dan golongan, dan keahlian/prestasi. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam merekrut calon peserta harus menggunakan kriteria-kriteria ini, baik untuk guru PNS maupun non-PNS. Namun karena jumlah guru PNS lebih banyak daripada non-PNS, maka guru PNS yang masuk ke dalam daftar tunggu menjadi lebih banyak.

KESEMPATAN BESAR, KENDALA BESAR

Sepintas terlihat kesempatan guru non-PNS dalam mengikuti sertifikasi sangat besar, meskipun kuotanya sekitar 25% saja. Kesempatan besar ini memungkinkan guru-guru non-PNS yang berusia dan bermasa-kerja sedikit bisa mengikuti sertifikasi. Bahkan tidak ditutup kemungkinan ada guru non-PNS yang bermasa-kerja 2 – 4 tahun bisa mengikuti sertifikasi. Hal ini kelihatan “mustahil” terjadi pada kalangan guru-guru PNS, karena di samping jumlahnya relatif banyak, guru yang berijazah S1 yang memiliki masa kerja di atas 20 tahun sudah memenuhi kuota yang ditetapkan. Ambil contoh, untuk kota Samarinda, guru PNS yang ikut sertifikasi tahun 2007 ini umumnya bermasa-kerja 20 tahun ke atas. Keadaan yang sama mungkin juga dialamai guru di Kota Balikpapan.

Namun kalau dicermati lebih lanjut, kendala bagi guru non-PNS dalam mengikuti sertifikasi guru ini lebih besar. Guru-guru non-PNS, apalagi yang memiliki masa kerja kurang dari 10 tahun, dan hanya merupakan guru “biasa” (average teacher), akan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dokumen portofolio, terutama untuk kelompok komponen B dan C. Kelompok komponen A mungkin tidak terlalu mengundang masalah, karena guru mudapun bisa mengumpulkan skor minimal 300.

Dimisalkan, guru non-PNS dengan masa kerja 2 – 4 tahun, hanya berijazah S1 + akta IV, mengajar sesuai dengan bidang studi keahliannya, dengan membuat 5 RPP yang baik serta mengajar dengan baik, akan memperoleh nilai : 40 (dari masa kerja) + 150 (dari ijazah) + 160 (RPP + Mengajar) = 350. Mengingat batas lulusnya minimal 850, maka skor kelompok komponen B dan C yang harus dikumpulkan sebanyak 500 (minimal). Mungkinkah skor 500 ini bisa diperoleh oleh guru non-PNS yang baru memiliki masa kerja 2 – 4 tahun? Mohon maaf, saya kok meragukan ada guru muda bisa mengumpulkan nilai 500 dari kelompok komponen B dan C saja. Entahlah kalau guru tersebut sangat “sakti” dan sangat aktif dalam berbagai hal, sehingga dapat mengumpulkan kegiatan portofolio dengan sangat cepat.

Keraguan saya tersebut didasarkan atas pertimbangan berikut. Mungkinkah, selama kurun 2 – 4 tahun guru non-PNS telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, sehingga skor kumulatif diklat yang diikuti bisa mencapai 200 (maksimal)? Kalaupun bisa, ini berarti guru tersebut harus mengikuti kegiatan lima kali diklat @ 3 bulan di tingkat kabupaten/kota. Nilai diklat 3 bulan (setara 640 jam) = 40. Saat ini, mana ada diklat yang dilaksanakan dengan waktu 3 bulanan – seperti yang pernah dilaksanakan pada masa proyek peningkatan mutu SMP (ADB) tahun 1999-2001 silam.

Mungkinkah guru yang memiliki masa kerja 2 – 4 tahun bisa menjadi pembimbing sejawat (menjadi instruktur – skor 40; guru inti/tutor/pemandu – skor 20) atau membimbing siswa mengikuti berbagai kegiatan lomba – tanpa ada friksi dengan sejawat? Sehingga dalam waktu pendek, sudah bisa mengumpulkan skor maksimal 160 dari komponen Prestasi Akademik ini? Mungkinkah guru muda ini bisa mengikuti dan memenangkan berbagai lomba bidang pendidikan untuk mendapatkan skor komponen prestasi akademik?

Mungkinkah guru muda non-PNS tersebut bisa mengumpulkan banyak skor dari penulisan buku teks pelajaran, artikel, modul/diktat, penelitian (PTK) dll. sehingga bisa mengumpulkan skor maksimal 85 dari komponen Karya Pengembangan Profesi?

Mungkinkah akan sebegitu banyak kegiatan diskusi, seminar, panel, lokakarya yang diikuti guru muda sehingga bisa mengumpulkan skor maksimal 62?

Yang jelas tidak mungkin adalah guru itu mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, mendapat satya lencana, atau penghargaan lain – karena masa kerjanya hanya 2 – 4 tahun. Untuk menjadi mengikuti seleksi guru berprestasi, minimal masa kerja harus 10 tahun.

Kalaupun ada, sungguh, saya kepingin ketemu dengan guru tersebut, karena jelas ia adalah makhluk langka.

SERIUS ATAU MAIN-MAIN

Kalau kasusnya seperti di atas, pertanyaan adalah : apakah pemerintah (Depdiknas) serius atau main-main dalam memberikan kesempatan (kuota 25%) bagi guru non-PNS tersebut? Jangan-jangan kuota yang besar ini sekedar good will alias niat baik yang dikemas dengan lip service, hanya untuk menyenangkan Majelis Pendidikan Swasta; sekedar menunjukkan komitmen bahwa Pemerintah memiliki kepedulian yang sama terhadap nasib guru non-PNS. Bahwa, tidak ada lagi dikotomi negeri dan swasta, terbukti para guru non-PNS pun diberi kuota yang cukup besar; dan kelak ketika mereka lulus sertifikasi, juga akan memperoleh tunjangan profesi yang sama dengan yang diterima oleh guru PNS.

Sesungguhnya realistis atau tidak penetapan alokasi guru non-PNS sebesar 25% itu – untuk seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia? Di Provinsi Papua ada 2 kabupaten yang kuota guru non-PNS-nya tidak bisa diisi, lantaran tidak ada guru non-PNS yang berijazah S1. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak ada guru TK non-PNS yang memenuhi syarat untuk ikut sertifikasi karena pendidikannya belum S1. Untung kuotanya hanya 2 orang, dan masih mungkin untuk “dialihkan” ke guru SMP atau SMA Swasta. Saya belum memiliki data bagaimana kondisi guru TK dan SD swasta di wilayah Kaltim, namun saya bayangkan kuota yang ditetapkan tidak akan terisi – dan harus dialihkan untuk SMP dan SMA. Persoalannya kemudian, apakah guru di SMP atau SMA swasta di daerah-daerah yang jauh tersebut adalah guru tetap yayasan atau guru honor dari sekolah negeri? Ruwet bukan?

Jadi, kepada rekan-rekan guru PNS yang (terpaksa) harus menunggu giliran untuk bisa disertifikasi, janganlah cemburu dalam menyikapi guru non-PNS yang tahun ini sudah mendapat giliran untuk mengikuti sertifikasi – meskipun dengan masa kerja yang sangat minim. Ternyata di balik kesempatan besar itu terdapat kendala besar, alias di balik kemudahan itu terdapat kesulitan yang bukan main. Percayalah, di balik kesulitan (guru PNS) akan ada kemudahan (dalam mengikuti sertifikasi tahun-tahun mendatang)!

Inilah persoalan yang dihadapi dalam sertifikasi guru tahun 2007 ini. Semoga Anda termasuk golongan guru yang sabar dan ikhlas!

Samarinda, 9 September 2007

 

Nanang Rijono

Praktisi dan Pengamat Pendidikan di Kaltim, berdomisili di Samarinda

Komentar»

1. Herson - 30 Januari 2008

wah jikalau demikian keadaannya kita jadi pesimis mungkinkah program sertifikasi ini hanya bahasa politik doang.
Kok pake sistim skor segala dsan tinggi amat skor yang dibutuhkan

2. Ari Sanjaya. S,Pd. - 23 Februari 2008

PANDANGAN DAN USULAN

Jika ditinjau dari profesi guru antara Guru Tidak Tetap (GTT) atau
Guru Bantu dengan guru yang sudah PNS maka adalah sama-sama mempunyai tanggung jawab yang sama. Jika dilihat dari sisi ingin sejahtera maka ketiganya adalah sama. Bagaimana tugas pemerintah untuk bisa mensejahterakan mereka. Apakah hanya bagi guru yang sudah PN saja? atau ada kebijakan baru berupa Undang-Undang yang memberi angin segar bagi mereka yang masih menjadi tenaga honorer. Bisa dibayangkan dan mestinya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah tahu kenapa perhatian untuk kesejahteraan secara global atau nasional belum memenuhinya. Ya minimal gaji mereka setaraf UMK. Bisa digunakan untuk biaya hidup dengan minimal satu bulan tercukupi dari berbagai kebutuhan dasar sehari-hari. (Grabagan, 23 Pebruari 2008)

3. Dra. Niah Pustakawati - 28 Februari 2008

MUdah-mudahan yang anda prediksi itu bukan mainan menyenagkan guru Non PNS.karena kalau ditinjau dari pengabdiannya guru yang mengajar diswasta lebih berat dibadingkan dengan guru negeri. Semoga saja sertifikasi buat guru di swasta ditindaklanjuti.

4. Nur Ekaningsih - 4 April 2008

Semoga Pemerintahan Bapak SBY sekarang dengan Presiden yang memang pilihan rakyat. Sertifikasi Non PNS itu memang bukan main – main. Insya Alloh itu memang program yang sudah dipertimbangkan dengan matang dan mantap dan bukan asupan jempol semata. Semoga Alloh selalu memberkati para pemimpin negara yang betul – betul memperhatikan nasib semua rakyat Indonesia dan bukan hanya Guru, tetapi rakyat kecil pun juga diperhatikan. Ya Alloh kami selaku Guru Non PNS yang alhamdulillah sudah mengikuti PLPG tidak kecewa dengan Pemerintah.

5. ahmad - 27 Juli 2008

manusia memang memiliki ego yang kuat, sebenarnya tidak perlu mencari-cari pokok masalah, yang penting mari kita tingkatkan kemajuan pendidikan di negeri ini. yang non-pns biarlah berjuang melalui medium yang namanya sertifikasi, serta berikanlah ruang dan waktu. begitu juga yang sudah jadi pns, berlapang dadalah mau menerima semua keadaan, toh andapun telah menerima gaji bulanan dan tunjangan yang ajeg. terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah yang telah memperhatikan nasib guru non-pns.

6. oktafian budi l - 30 September 2008

semoga pemerintah dapat mengambil kebijaksanaan dengan hati nurani yang bersih agar dapat memperoleh keputusan yang adil

7. putra - 23 Oktober 2008

Jangan langsung su’u zhon (buruk sangkat), kita harus optimis terhadap diri kita sendiri. Mengapa kita mesti pesimis?

Yang penting jangan ada kata menyerah dalam memperjuangan nasib guru, karena niat tanpa ada usaha dan perjuangan tak ada artinya.

Selamat berjuang!!!!

8. Gani Djaja - 27 Desember 2008

Maaf pak Nanang, aku arek malang, di Bontang cuma bertanya saja, tidak mengomentari. Bolehkan? karena saya belum menemukan email pak Nanang.
Apakah pengumuman diklat PLPG yang diadakan di Bontang sudah ada pengumuman?
Mohon penjelasan

9. Gani Djaja - 27 Desember 2008
10. kusdiyanto - 8 Januari 2009

Orang miskin iri terhadap orang kaya itu lumrah, tapi guru PNS/ notabene anak kesayangan negara iri dengan guru Swasta notabene guru yang tidak pernah demo soal kenaikan gaji, uang lauk pauk, askes , kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan, apakah itu lumrah ? kenapa tidak sekalian diusulkan penghapusan sekolah swasta biar tidak timbul iri dan dengkul

11. EKA YULIANTI - 26 Januari 2009

Untuk guru-guru PNS jangan cemburu dengan kami guru swasta hanya karena sertifikasi, bayangkan jika kami adalah ‘Pak Harfan dan Ibu Muslimah dalam LASKAR PELANGI’, berjuang sendiri tanpa ada perhatian dan bantuan pemerintah, tolong empati dong dengan kami guru swasta. Yang penting mari kita sama-sama mendidik anak-anak murid kita agar muncul Lintang yang jenius,hingga dia sukses seperti pak Habibie atau si Ikal yang sekarang sukses jadi penulis yang penuh motivasi dan inspiratif.

12. ratna - 22 April 2009

pemerintah harus lebih memperhatikan jasa tenaga pendidikan karena dari situ orang jadi pintar.lihat negara jepang?gaji guru dan dosen lebih besar.sekarang yang jadi korban pendidikan adalah guru itu sendiri, maksud saya guru non PNS yang hanya mengandalkan SK kepala sekolah dengan honor dari BOS yang gak seberapa, jauh dari kelayakan rasa manusiawi?????????????????????????? pemerintah kemana aja?berapa jumlah guru non PNS di negeri ini? kuliah mahal, cari kerja susah, obsesi pengen jadi PNS dengan harapan golongan gaji gede sesuai pendidikan,sementara tugas dan tanggung jawab sama dengan guru PNS, malahan kdang lebih berat, seperti saya yang mengabdi di sekolah negeri daerah terpencil, honor ga layak, tugas berat, sering saya lihat guru PNS malas-malasan mengajar,sementara yang non PNS sering dapat tambahan tugas diluar job mengajar.kasihan dong, paling tidak pemerintah memberi status yang jelas atau SK minimal bupati agar lebih diperhatikan kesejahteraannya

13. Armaniansyah - 8 Mei 2009

Jangan cemburu dengan guru Non PNS kalau ada kesempatan kapan lagi bisa maju sertifikasi sebab tugas guru Non PNS lebih berat di bandingkan guru PNS apalagi kalau ada tugas guru PNS misalnya penataran,pelatihan,seminar dll slalu mereka yg duluan yg berangkat tugas dan guru Non PNS yg di beban tugas mengajar mereka tinggalkan apalagi insetif daerah selalu guru PNS yg duluan cair kalau guru PNS selalu belakangan bahkan sering tertunda pembayarannya padahal kebutuhan mereka sama tiap bulannya jadi buat guru Non PNS maju terus pantang mundur buktikan bahwa kamu bisa…

14. suryono - 29 Mei 2009

sertifikasi atau asusiasi?

15. Ambo Canda - 30 Juni 2009

Hidup IGHI (IKATAN GURU HONOR INDONESIA), Insya Allah guru Honor yang sudah sertifikasi akan diutamakan dalam CPNS 2009, Makasih GUBERNURKU, WALIKOTAKU, BUPATIKU

16. Awaluddin Purga - 30 Juni 2009

Guru PNS dan NON PNS itu sama aja.yang penting mereka mampu menunjukan dedikasi tinggi untuk memajukan dunia pendidikan saat sekarang ini.Sertifikasi adalah sebuah anugrah bagi semua guru jadi Penklaiman diri itu juga sangat merendahkan martabat kita sebagai bangsa yang berbudaya.jadi saya sangat medukung sekali dengan adanya anugrah pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan dengan memberikan Sertifikasi pada semua golongan GURU.baik Yang PNS maupun yang NON PNS terimakasih Preside.TerimakasihDPR Terimakasih Kepala daerah karna jasa guru tiada tara.

17. jaja - 2 September 2009

Guru-PNS yang mengajarnya di sekolah negeri bagaimana nasibnya, apakah ada tindak lanjutnya untuk mengajukan sertifikasi dan ke bagian yang berwenang bagian apa?

18. Heri Wahyudi S.Pd - 3 Oktober 2009

Bagaimana dengan guru yang ditugaskan dipedalaman ?
Cohtoh Bapak Budi Spd bekerja pada SD.020 Loa Kulu selama 25 tahun.
Gol IV/a S1, tetapi tidak pernah pelatihan tingkat kabupaten dan seterusnya. Tidak ada sinyal HP. Jumlah Murid Semuanya 263 orang dan jumlah guru PNS 3 orang dan 3 Honor T3D.
Terusterang kami masih buta tentang guru sertifikasi Guru, karena sosialisasinya hanya berupa rapat tanpa ada pelatihan menyusun porto polio. Mudah-mudahan komentar saya jadi pertimbangan untuk setivikasi guru-guru yang ada dipedalaman.

19. erdoz - 15 Oktober 2009

Tujuan sertifikasi guru itu apa sih? bagaimana kalau justru guru yang berkualitas rendah yang sudah ber sertifikasi?

20. ria baria - 19 Maret 2012

Guru itu dimana2 sama,sama sama mengajarkan dan memberantas kebodohan mencerdaskan anak2 bangsa jadi wajar kalo guru swasta juga memperoleh kesempatan yang sama…maju terus guru2 swasta…………………masa depan mu didepan mata


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: