jump to navigation

Kepsek Harus Kembali Mengajar 31 Januari 2008

Posted by rijono in Opini Pendidikan.
Tags: , , , , ,
trackback

PELAKSANAAN sertifikasi guru lebih dipermudah. Hal ini diatur dalam Peraturan Mendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Berbeda dengan pedoman pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2006, sertifikasi tahun 2007 hanya melalui penilaian terhadap dokumen portofolio yang disusun guru. Sebelumnya, sertifikasi (akan) dilaksanakan melalui penilaian diri sendiri dan portofolio, penilaian atasan, tes tertulis dan tes praktik mengajar, serta kolokium (wawancara pencocokan jawaban peserta). Kini guru cukup mengumpulkan dokumen portofolio yang terdiri atas 10 (sepuluh) komponen dan dikelompokkan menjadi tiga kelompok komponen: A, B dan C.

Kelompok komponen A terdiri atas kualifikasi akademik (pemilikan ijazah); pengalaman mengajar (lama masa kerja); dan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (RPP dan praktik mengajar) bagi guru mata pelajaran, atau rencana program pelayanan bimbingan konseling (PPBK) dan pelaksanaan PPBK bagi konselor atau petugas BK. Kelompok A ini memiliki skor maksimal 845. Guru harus memperoleh skor minimal 300.


Kelompok komponen B meliputi pendidikan dan pelatihan (keikutsertaan guru dalam berbagai diklat, penataran, dll.); penilaian oleh atasan/pengawas (peer appraisal) terhadap sikap dan kepribadian guru; prestasi akademik (keikutsertaan guru dalam berbagai lomba, pembimbingan guru terhadap sejawat dan siswa); dan karya pengembangan profesi (karya guru dalam bentuk buku, diktat, modul, artikel, penelitian, pembuatan media, dll.). Skor maksimal kelompok B adalah 495. Guru harus mengumpulkan skor minimal 200.

Kelompok komponen C adalah keikutsertaan guru dalam forum ilmiah (sebagai pemakalah atau peserta dalam diskusi, seminar, panel, dll.); pengalaman berorganisasi (sebagai pengurus organisasi kependidikan atau sosial), tugas tambahan, dan mengajar di daerah  terpencil; dan penghargaan di bidang pendidikan. Skor maksimal kelompok C adalah 160. Guru harus mengumpulkan skor maksimal 100, tetapi tidak boleh kosong.

Untuk bisa lulus sertifikasi, guru harus mengumpulkan nilai skor minimal 850 atau sekitar 76% dari skor total maksimal 1.500.

 

KEPSEK TIDAK MENGAJAR

Selama ini guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tidak “suka” mengajar lagi. Mungkin kesibukan (atau keasyikan?) dalam melaksanakan tugas tambahan sangat luar biasa, sehingga menyita waktu, tenaga dan pikiran. Akhirnya guru tidak melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan keahliannya – seperti yang dulu dilaksanakan sebelum menjabat sebagai kepala sekolah. Padahal berdasarkan peraturan yang ada, kepala sekolah masih diwajibkan mengajar minimal 6 jam pelajaran seminggu. Namun, karena berbagai alasan, maka umumnya kepala sekolah mengganti 6 jam mengajar ini dengan melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling (BK). Penggantian kegiatan mengajar menjadi BK ini memang diperkenankan juga oleh peraturan yang ada – sehingga dianggap sebagai “kebiasaan umum”, bahwa guru yang menjadi kepala sekolah tidak perlu mengajar, cukup melaksanakan tugas ke-BK-an.

Sebelum ada sertifikasi guru, kebiasaan kepsek tidak mengajar ini tidak menjadi masalah. Namun sekarang, kebiasaan itu berpotensi menimbulkan masalah. Mengapa? Setidaknya ada tiga masalah yang bakal dihadapi oleh kepala sekolah yang tidak mengajar tersebut.

 

PENILAIAN DALAM SERTIFIKASI

Dalam sertifikasi guru, ada ketentuan-ketentuan dalam penilaian yang telah ditetapkan – yang dikenal dengan rubrik penilaian. Ijazah sarjana S1 akan diberi skor 150; S2 dan S3 masing-masing dengan skor 175 dan 200. Namun skor ini adalah skor maksimal. Untuk mendapatkan skor maksimal masih ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi, antara lain kesesuaian dengan mata pelajaran pada jenjang sekolah tempat guru mengajar. Misalkan seorang kepala sekolah yang ingin disertifikasi dalam bidang Bimbingan dan Konseling berijazah S1 Pendidikan Bahasa Inggris (+ Akta IV). Manakala masih mengajar bahasa Inggris di SMP atau SMA, ijazahnya akan dihargai 150 (nilai maksimal). Namun karena dia tidak mengajar, dan melaksanakan tugas BK, ijazahnya hanya dihargai 120 saja. Ada selisih 30. Hal ini disebabkan kepsek tersebut memiliki ijazah (kependidikan bahasa Inggris) yang tidak sesuai dengan tugasnya sekarang (sebagai petugas BK).

Seandainya Kepsek tersebut memiliki ijazah Magister Manajemen (MM), maka ijazah S2 ini tidak bisa diberi skor maksimal 175, karena ijazah tersebut tidak sesuai dengan tugas sekarang sebagai petugas BK. Skor ijazah S2 (MM) ini hanya 130. Ada selisih 45. Sehingga total skor ijazah yang diperoleh hanya 250, bukan 325. Artinya kepsek kehilangan skor 30 (jika hanya S1) atau 75 (jika S1 dan S2).

Sebagai konsekuensi memilih bidang BK untuk sertifikasi bagi dirinya, kepala sekolah harus membuat rencana PPBK dan melaksanakan (membuat laporan pelaksanaan) PPBK tersebut. Apakah kepala sekolah selama ini membuat rencana PPBK yang terdiri atas lima bidang : Pendidikan/Belajar; Karier; Pribadi; Sosial; dan Akhlak Mulia/Budi Pekerti termasuk program semester dan program tahunan BK? Apakah kepsek membuat laporan pelaksanaan BK secara teratur – sebagaimana dituntut kepada konselor? Wallahu’alam! Namun, maaf, umumnya tidak. Karena pilihan melaksanakan 6 jam mengajar untuk kegiatan BK umumnya adalah karena kegiatan BK ini hanya “sambilan”; dipilih untuk sekedar “menggugurkan kewajiban 6 jam mengajar”.

Jika kepala sekolah ternyata tidak bisa menunjukkan bukti portofolio berupa 4 (empat) buah rencana PPBK dan laporan-laporan pelaksanaan PPBK – atau malahan menyerahkan 5 (lima) buah RPP dan nilai praktik mengajar dari pengawas, maka skor nilai yang dapat diperoleh guru yang kepala sekolah ini adalah NOL. Bagaimana tidak? Kepsek sebagai petugas BK tidak bisa mengumpulkan dokumen portofolio rencana PPKB dan Laporan PPBK – atau malahan yang dikumpulkan adalah RPP dan nilai pelaksanaan mengajar. Wajar kalau diberi nilai nol. Bukan 160 sebagai skor maksimal. Disini kepsek kehilangan lagi 160 skor.

Masalah kehilangan skor ini akan dialami lagi oleh kepsek berkenaan dengan skor dari karya pengembangan profesi. Dimisalkan kepala sekolah ini rajin menulis buku teks, diktat/modul, atau mengadakan penelitian (PTK). Karena basic guru adalah Pendidikan Bahasa Inggris,  maka karya tulisnya berkaitan dengan Bahasa Inggris – bukan BK. Akibatnya, karya tulis ini menjadi “tidak relevan” dengan tugas sekarang sebagai Petugas BK, sehingga skor karya tulis ini diberi nilai sesuai dengan skor karya tidak relevan. Rugi ‘kan?

 

KEMBALILAH MENGAJAR

Saya menganjurkan rekan-rekan kepala sekolah kembali ke laptop, kembali ke habitatnya, kembali melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan jenjang kelas dan mata pelajarannya. Hal ini dimaksudkan agar guru yang kepsek itu bisa mulus mengikuti sertifikasi guru, karena tidak mengalami pengurangan nilai ijazah, karya tulis, atau RPP dan praktik (pelaksanaan) pembelajaran. Sehingga bisa lulus sertifikasi.

Sesungguhnya apa bedanya 6 jam mengajar dengan “6 jam BK”? Tidak ada perbedaan dari sisi beban kerja. Namun konsekuensi memilih BK sangat berat, dan berpotensi mengurangi nilai skor ijazah, skor karya tulis, dan bukan tidak mungkin skor rencana dan pelaksanaan PPBK. Di samping itu, seandainya kepala sekolah bisa lulus sertifikasi BK, maka kelak dia tidak bisa lagi mengajarkan mata pelajaran sesuai dengan ijazahnya (yang Bahasa Inggris itu). Dia harus menjadi petugas BK seumur hidup – sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Atau mengikuti sertifikasi ulang dalam matapelajaran Bahasa Inggris. Mengikuti satu kali sertifikasi saja repotnya minta ampun, apalagi dua kali!

Semoga tulisan ini menjadi bahan renungan para kepala yang akan mengikuti sertifikasi guru pada tahun 2008 dan seterusnya. Bagi kepala sekolah yang sekarang sudah “terlanjur” memilih BK sebagai pilihannya dalam sertifikasi, mudah-mudahan skor Anda masih bisa mencapai nilai minimal 850 – karena Anda mengumpulkan dokumen rencana PPBK dan Laporan PPBK; bukan mengumpulkan RPP dan nilai pelaksanaan pembelajaran. Mudah-mudahan bisa mulus dan berhasil lulus dalam sertifikasi. Kalau tidak lulus? Sebagai kata iklan, kegagalan = enjoy yang tertunda. Nah !

Samarinda, 9 September 2007

Komentar»

1. agusampurno - 12 Februari 2008

Salam kenal Pak Rijono,
Saya setuju pak, Kepala sekolah yang baik adalah guru yang baik.
Tempat guru sebagai anak buah nya berdiskusi dan melakukan “professional talk”

Mohon ijin mentautkan blog anda

2. digitalscoring - 25 Februari 2008

Software Scanner Pemeriksa LJK Sangat Murah
dengan pitur dan aplikasi lengkap

lihat di http://www.digitalscoringsystem.wordpress.com

Software Scanner Pemeriksa LJK Sangat Murah
dengan pitur dan aplikasi lengkap

lihat di http://www.digitalscoringsystem.wordpress.com

3. sukabicara kadaluarsa - 26 September 2008

mantap pesan Bapa Kepsek …

mohon ijin mengisi komentar …. sebelumnya

4. hanifah heni dayati - 29 September 2013

Kalo kepala sekolah jadi wali kelas (SD)gimana atuh?dg alasan u target sertifikasi jadinya ngajar full karena wali kelas tadi,kan jadinya sering ninggalin anak murid karena kan kepsek banyak urusan ke dinas?komennya,plese..(Ini kasus skolah swasta)

5. hanifah heni dayati - 29 September 2013

Pak sy mau nanya kalo jadi kepala sekolah itu (SD swasta) apa dari dinas harus ada akta 4 nya?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: