jump to navigation

KTSP dan Ujian Nasional 25 Maret 2008

Posted by rijono in Opini Pendidikan.
Tags: , , , , , , ,
trackback

SESUAI dengan PP 19 Tahun 2005, setiap satuan pendidikan (sekolah) diwajibkan menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu sebuah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (Pasal 1).  Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP (Pasal 16), baik untuk model kurikulum dengan sistem paket maupun sistem  SKS, untuk sekolah kategori standar maupun mandiri. KTSP ini dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/ karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik (Pasal 17). Sekolah dan komite sekolah mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan atau kandep Agama.

Dalam kurikulum 2004 sebenarnya sudah dikenal adanya KTSP, namun tidak semua sekolah diwajibkan menyusunnya. Hanya sekolah-sekolah yang memenuhi beberapa kriteria yang boleh menyusun KTSP, yaitu sekolah yang memiliki tenaga pengajar yang kompeten, memiliki biaya yang cukup, kepemimpinan yang baik dan berorientasi ke masa depan. Namun dalam kurikulum 2006 – yaitu kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan dengan Peraturan Mendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006 (Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan) – semua sekolah wajib menyusun KTSP tanpa perkecualian.

KOMPONEN KTSP

KTSP terdiri atas batang tubuh dan lampiran-lampiran, yang keduanya merupakan satu dokumen yang tidak terpisahkan. Batang tubuh KTSP merupakan naskah utama kurikulum sekolah, yang terdiri atas komponen-komponen berikut:

  1. Latar belakang yang menggambarkan kondisi dan konteks sekolah yang bersangkutan, sebagai hasil analisis kritis terhadap diri dan lingkungannya.
  2. Identitas sekolah dan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran sekolah, yang menggambarkan kekhasan sekolah (apakah sekolah reguler, sekolah standar nasional, sekolah unggul, sekolah terpadu, sekolah koalisi, atau bertaraf internasional) dan model pembelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut. Visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah adalah sebagaimana yang telah disusun sekolah dalam rencana pengembangan strategis (RPS) atau rencana induk pengembangan sekolah.
  3. Struktur dan Muatan Kurikulum, yang mencakup (a) struktur kurikulum sekolah yang digunakan sesuai dengan jenjang sekolah dan kekhasan sekolah atau program, (b) muatan kurikulum: muatan wajib, muatan lokal, program pengembangan diri, kecakapan hidup, atau keunggulan lokal dan global,  (c) beban belajar, (d) ketuntasan belajar, (e) kenaikan dan kelulusan siswa.
  4. Kalender Pendidikan, yaitu kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur sekolah (berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester), sebagaimana yang diatur dengan peraturan menteri.

 

Sedangkan lampiran-lampiran KTSP meliputi silabus semua mata pelajaran seluruh jenjang kelas, termasuk muatan lokal (mulok) dan pengembangan diri; dan rencana pelaksanakan pembelajaran (RPP) semua mata pelajaran seluruh semester dan jenjang kelas.

Bisa dibayangkan betapa tebalnya dokumen KTSP yang disusun oleh sekolah. Batang tubuh KTSP barangkali hanya berkisar 30 – 40 halaman. Namun lampirannya, silabus dan RPP seluruh mata pelajaran bisa lebih dari 1.000 halaman.

HAKIKAT KTSP

Sebagaimana dikemukakan di atas, KTSP adalah dokumen milik sekolah, yang disusun dan disahkan penggunaannya oleh sekolah dan komite sekolah, serta diketahui oleh Dinas Pendidikan atau Kandep Agama kabupaten dan kota terkait. KTSP ini dapat direviu secara berkala oleh sekolah dan guru, agar keberadaannya selalu mutakhir (up to date).

Sebagai dokumen milik sekolah, apabila ada pergantian kepala sekolah, maka kepala sekolah pengganti tidak perlu mengganti atau menyusun KTSP yang baru – kecuali ada perubahan yang mendasar dari sekolah tersebut. Misalnya status sekolah berubah atau visi dan misi sekolah diganti. Demikian pula jika ada perpindahan guru. Guru pengganti atau guru baru tidak perlu menyusun lagi silabus dan RPP baru. Guru ini cukup menggunakan silabus dan RPP yang sudah ada di sekolah.

Hal ini berbeda dengan pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, dimana silabus dan RPP atau perangkat pembelajaran (program tahunan, program semester, AMP, satuan pelajaran  dan RP) adalah “milik” guru. Sehingga setiap guru harus membuat dan menyusunnya setiap tahun. Kalau mereka pindah tugas, maka dibawalah perangkat pembelajaran tersebut sebagai milik pribadinya. Guru baru penggantinya, harus menyusun lagi perangkat pembelajaran tersebut.

Akan menjadi ironi, manakala sekolah sudah memiliki KTSP, lantas para guru di sekolah itu setiap tahunnya masih disuruh menyusun lagi silabus dan RPP – bahkan harus ditulis tangan dalam buku folio. Sementara itu tugas-tugas guru sebagai pelaksana dan penilai pembelajaran masih sangat banyak. Mengapa mereka masih direpotkan dengan tugas-tugas “administratif” seperti itu lagi, padahal KTSP sudah disusun dengan susah payah oleh sekolah dan guru?

KONSEKUENSI KTSP

KTSP merupakan indikator bahwa pendidikan sudah didesentralisasikan bukan hanya ke daerah-daerah, melainkan juga ke sekolah-sekolah. Sekolah menjadi lebih otonom dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mencerdaskan  putra-putri bangsa. Dengan demikian kurikulum di Indonesia atau di daerah menjadi sangat bervariasi dalam banyak hal, kecuali dalam standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang sudah ditetapkan secara nasional oleh Pusat.

Dengan adanya KTSP ini, maka seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan sesuai dengan isi KTSP. Penyusunan program pembelajaran di sekolah dan pembiayaannya didasarkan kepada hal-hal yang sudah disusun atau ditetapkan dalam KTSP. Dengan demikian ada acuan yang jelas bagi sekolah dalam menyusun RAPBS dan dalam meminta dana partisipasi orang tua di daerah yang belum menggratiskan pendidikan, atau menghitung besarnya subsidi pemerintah kepada sekolah  sesuai dengan kebutuhan riil sekolah.

Sesuai dengan hakikat KTSP, maka kenaikan kelas dan kelulusan siswa seharusnya menjadi wewenang sekolah. Peraturan menteri seharusnya lebih bersifat sebagai peraturan dasar atau rambu-rambu saja. Sekolah perlu diberi otonomi yang lebih besar dalam menentukan kenaikan dan kelulusan siswa.

Terkait dengan ujian nasional (UN), maka UN harus diubah dalam beberapa hal. Ujian nasional masih tetap perlu dilaksanakan, karena sudah diatur dalam PP 19 Tahun 2005. Standar kelulusan yang terus meningkat setiap tahunnya juga masih diperlukan, karena akan dijadikan dasar untuk memetakan mutu pendidikan di Indonesia dan di daerah. Namun pembuatan soal UN tidak disusun oleh Pusat. Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) perlu diberi kewenangan dalam menyusun soal UN berdasarkan kisi-kisi soal yang disusun dari Pusat (Puspendik Depdiknas). Hal ini mirip dengan zaman EBTANAS, dimana pusat memberikan kisi-kisi soal, daerah menyusun soal, direview oleh pusat, kemudian digunakan oleh daerah. Kelulusan siswa juga ditentukan oleh daerah dan/atau sekolah.

Kalau penyusunan soal UN dan penentuan kelulusan siswa masih ditentukan oleh Pusat, lantas untuk apa daerah dan sekolah bersusah payah menyusun KTSP?

Di sini dituntut konsistensi pemerintah dalam menyusun dan/atau melaksanakan kebijakan pendidikan. Selama ini sudah terlalu sering ditemukan kebijakan pendidikan yang saling “bertabrakan”, sehingga membingungkan sekolah atau daerah dalam mengimplementasikannya. Semoga hal ini tidak diulangi lagi.

 

Samarinda, 16 September 2006

Komentar»

1. Sismanto - 10 April 2008

Inggih Pak Dosen, saya masih bingung dengan dualisme yang sebenarnya bertentangan tapi dicoba unntuk dipersatukan dengan PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Misalnya Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (Pasal 70).
Mengurai sedikit tentang UN Pak Dosen, bentuk UN yang sampai saat ini masih dilaksanakan sekalipun dengan menggunakan nama yang berbeda tetapi pada hakikatnya adalah bentuk Evaluasi tahap akhir. Ujian nasional yang sekarang masih terus diterapkan sudah berganti nama beberapa kali, ini mungkin ada kaitannya dengan prokontra pelaksanaanya.
Beberapa ahli pendidikan menganggap UN (dulu EBTANAS) sudah selayaknya dibapus karena kemampuan siswa tidak bisa hanya diukur dengan UAN saja. Atau mungkin melecehkan guru yang seharusnya Iebih tahu kemampuan siswanya dan lebih berhak memberi kelulusan pada siswanya.
Sekedar usul Pak Dosen, Ujian nasional sebaiknya jangan dipakai sebagai acuan dasar untuk meneruskan sekolah kejenjang lebih tinggi (SMA) karena dari beberapa pakar menyatakan bahwa hasil UAN tidak mutlak mengukur kemampuan kompetensi yang dimiliki siswa.
Juga ada wacana yang lain yaitu pelaksanaan ujian ahir nasional yang ada di SMP dilaksanakan pada kelas II sehingga kemampuan siswa dapat diperbaiki (remidi) yang nantinya siswa diharapkan dapat mengausai standart kelulusan atau kompentensi yang diharapkan setelah lulus dari SMP. Belum lagi dalam pelaksanaanya ternyata ujian ahir nasional sering menimbulkan masalah, seperti kecurangan disana sini, konversi nilai dan lain-lain yang ahirnya menambah pelik pro dan kontra pelaksanaan ujian naional itu sendiri. Semoga nanti UN di Kaltim dan Indonesia pada umumnya dapat berjalan lancer sesuai dengan harapan kita bersama, tidak ada kecurangan dan dilakukan dengan sejujur-jujurnya.

Salam dari Sengata,

2. nunik - 16 April 2008

Artikel di blog ini bagus-bagus dan berguna bagi para pembaca.Anda bisa lebih mempromosikan artikel anda di Infogue.com dan jadikan artikel anda topik yang terbaik bagi para pembaca di seluruh Indonesia. Telah tersedia plugin/widget.Kirim artikel dan vote yang terintegrasi dengan instalasi mudah dan singkat.Salam Blogger!!

http://www.infogue.com
http://www.infogue.com/pendidikan/ktsp_dan_ujian_nasional/

3. odowler - 6 Agustus 2008

salam….
Begini, saya sangat suka cari-cari informasi di internet. Apalagi tentang UN, tetapi yang saya dapat selalu desakan dan kritikan agar UN dihapuskan! Apakah memang tidak ada positif dari UN yang telah berlaku di Indonesia? Saya yakin ada! Jika tidak, mengapa tetap dilaksanakan juga UN tersebut? Betulkan??!!

4. cintya - 3 November 2008

UN di indonesia gag ada positfnya, itu di adain karena pemerintah cuma mau tau pendidikan masyarakatnya sampe mana. lagian kalo gag lulus UN bukan 100% kesalahan muridnya lho…, kali aja muridnya pinter, tapi komputernya ssalah mriksa, kan kasian muridnya ga lulus, hanya gara2 komputer, trus klo ga lulus, ga bisa dapet ijasah, coba pikir deh orang kalo mo lamar pekerjaan mesti pake apa? Ijazah kan?? Semuanya klo mo dapet pekerjaaan yang layak mesti make Ijazah, klo ga dpt ijazah gimana? makin banyak dong org yg ga dpt kerja, makin banyak dong pengangguran, lagian kali aja org nya ahli di bidang itu tapi ga dpt pekerjaan hanya gara2 ga lulus,terus ga dpt ijazah,bener-bener kasian kan org nya, hehehe…….

5. suprapta - 8 April 2009

UN memang ada plus dan minusnya,tapi maksud diadakannya UN tentu pemerintah ( dalam hal ini ) depdiknas memiliki alasan yang kuat dan jelas.Kita harus menyikapi semua ini ini dengan bijak.

6. fyla - 22 Oktober 2009

tolang d kasih cntoh soal

7. Rangga mbojo - 8 Desember 2009

Un lebih banyak mudarat dari pd manfaatnya. Gm tdk peserta didik hanya dinilai dari hasil akhirnya saja dan sama skali mengabaikan prosesnya. Belum lagi bila disimak yg terjaring un blum tentu karena kecerdasanx, bahkan banyak kasus siswa berprestasi sjak klas satu hingga klas tiga tapi gagal d un karena kslahan teknis pengisian ljk. Apa un masih bisa disbut manusiawi jika peserta didik d plosok jg gagal karena keterbatasan informasi dan fasilitas pendukung lainnya?
Ingat..! pendikan bukan ajang gagah2an. Bukan rahasia lagi, jika pihak skolah memaksakan klulusan walau dg cra yg tdk mendidik. Skolah pun trpksa lakukan smua itu krn paksaan dari pjabat daerah.
Jadi, un hanya sbuah bentuk penyakit kronis pendidikan kita..!

8. M. Nurhamim - 21 Juni 2011

pak bagaiman bila Uan dihapuskan? trz bagamaimana bila ada unsur sogok menyogok antara kepsek dan org tua bila anak didik seutuhnya dari pihak sekolah yg menentukan kelulusannya.?……….

9. hendrik, S.Pd.SD - 15 Maret 2012

KTSP maupun kebijakan kurikulum sebelumnya sebenarnya mempunyai 1 goal yaitu bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu jika ada praktisi yang menilai buruk tentang UAN sebenarnya dia tidak paham apa tujuan UAN itu sendiri, sebenarnya semua kebijakan tujuannnya baik yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa> amin


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: